Buat Kesepakatan Susunan Kabinet, Lebanon Umumkan Pemerintahan Baru

Hezbollah dan aliansinya sudah sepakat mengenai membuat susunan kabinet, dengan itu Lebanon mengumumkan pemerintahan baru. Mengatasi krisis ekonomi terburuk yang sudah terjadi di Lebanon dalam puluhan tahun terakhir ini adala fokus utama di pemerintahan baru tersebut.

Sejak Perdana Menteri (PM) Saad Hariri mangajukan untuk mengundurkan diri pada bulan Oktober 2019 adalah mula dari negara itu tidak memiliki pemerintahan efektif. Mengundurkannya PM Saad Hariri karena dirinya didesak pengunjuk rasa. Demonstrasi masih terjadi di Lebanon untuk bisa menyuarakan sejumlah tuntutan.

Untuk menggantikan posisi Perdana Menteri (PM) kini PM dari Lebanon ialah Hassan Diab (60) yang kini memimpin kabinet dengan 20 menteri yang mayoritasnya adalah palar yang didukung partai politik. Hassan Diab sendiri adalah seorang profesor di American University of Beirut.

“Saya telah dipilih dengan menghadapi banyak tuduhan. Saya ingin bekerja, tidak berargumen. Saya melaksanakan hukum yang ada untuk membentuk pemerintahan. Saya mengikuti aturan dan regulasi untuk membentuk tim menteri baru,” ungkap Diab, beberapa saat setelah susunan kabinet dibacakan di istana kepresidenan.

“Ini pemerintahan yang mewakili aspirasi demonstran yang telah dimobilisasi secara nasional selama lebih dari tiga bulan,” kata Diab.

Dia berjanji pemerintahannya akan memenuhi permintaan demonstran untuk pengadilan independen, mendapatkan kembali dana yang diselewengkan, serta berjuang melawan korupsi.

“Pada momen penting ini, saya menghormati revolusi dan pemberontakan yang mendorong kita pada ini dan Lebanon telah menang. Kita akan mencapai kohesi sosial. Akan ada akuntabilitas,” tutur Diab.

Dia menambahkan, “Pemerintahan ini tidak menginginkan kronisme dan bantuan. Tak seorang pun anggota pemerintah akan maju untuk pemilu mendatang. Pemerintahan ini terdiri atas orang nonpartisan yang tidak terpengaruh perselisihan politik.”


Namun kata-kata Diab itu gagal memuaskan demonstran yang telah turun ke jalan sejak 17 Oktober. Mereka menyerukan perubahan total dan pemerintahan yang dipimpin teknokrat independen yang dapat mengatasi krisis ekonomi.


Sumber: Akurat.co